Peringati Hari Buruh dan Hardiknas: Massa Aksi Tuntut Kesejahteraan Buruh dan Pemerataan Pendidikan di Banyumas

 

(Koordinator lapangan sedang menyuarakan pandangan dan tuntutan kepada pihak pemerintah daerah Banyumas, Jum'at (01/05/26). dok: LPM Obsesi)

Purwokerto — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Banyumas menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional di depan Kantor Bupati Banyumas, Jumat (1/5/2026). Aksi demonstrasi tersebut di mulai dari pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Massa bergerak dari kampus masing-masing kemudian menuju ke titik kumpul di Pendopo Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Unsoed. Koordinator aksi Yoga Dwiwono menjelaskan bahwa setelahnya masa aksi menuju ke titik aksi secara bersama-sama.

Pada aksi peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional kali ini, massa aksi terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat Banyumas. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan meliputi desakkan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas mengenai rekomendasi pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

Menurut salah satu massa aksi, Pamungkas Andika, tuntutan juga mengenai penyesuaian upah buruh dan guru honorer, serta menyoroti tingginya angka PHK. Ia juga menambahkan bahwa buruh perlu untuk disejahterakan.

“Kita mendesak pemerintah daerah Banyumas untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja yang dimana menyangkut kerja kontrak dan outsourcing dan juga PHK massal yang tentunya sangat rentan untuk buruh,” ucapnya.

Yoga menjelaskan bahwa tuntutan juga meliputi isu-isu pendidikan yang ada di Banyumas, yakni tuntutan perbaikan ke sekolah yang rusak. Berdasarkan data yang ia temui, ada kurang lebih 165 sekolah yang masih rusak, dan ada salah satu kecamatan di Banyumas yang belum mempunyai akses Pendidikan SMA/SMK yaitu Kecamatan Cilongok, sehingga menyebabkan keterbatasan jarak yang menjadikan anak-anak bersekolah yang jauh dari rumahnya.

Ia juga mendesak mengenai realisasi pendidikan gratis tanpa adanya pungutan untuk buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau biaya lainnya seperti di daerah Maluku Utara. Menurutnya Bupati mempunyai kebijakan untuk menangani pungutan-pungutan pada lingkup Pendidikan.

”Misalnya di Maluku Utara, mereka bisa menerapkan Pendidikan gratis. Seharusnya Banyumas juga tidak ada tagihan atau pungutan-pungutan seperti LKS dan seterusnya,” tambah Yoga.

Pada saat berjalannya aksi demonstrasi timbul kekecewaan dari pihak massa dikarenakan ketidakhadiran Bupati Banyumas. Mahasiswa sempat menolak berdialog dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Hingga aksi berakhir, target untuk mendapatkan tanda tangan dari Bupati pada draf tuntutan belum terealisasikan.

“Kami ingin berdialog langsung dengan Bupati Banyumas ataupun DPRD, harapan kami dua-duanya bisa berdialog dengan kami karena mereka adalah pemangku kebijakan yang ada di Banyumas,” ucap Yoga.

(Penandatanganan tuntutan massa aksi oleh perwakilan pemerintah daerah Banyumas, oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  Perindstrian Kabupaten Banyumas, Jum'at (01/05/26). dok: LPM Obsesi)

Meskipun aksi demonstrasi sempat diwarnai dengan aksi saling dorong-mendorong dengan aparat keamanan. Namun situasi tetap terkendali tanpa adanya korban jiwa dari kedua belah pihak. Kapolresta Banyumas Petrus Parningotan Silalahi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dinamika di lapangan.

“Yang penting tidak ada korban dari kedua belah pihak. Itu biasa, yang penting ini merupakan bentuk kecintaan kita bersama untuk menjaga dan membangun Banyumas agar lebih baik,” tembung Petrus.

Petrus juga menegaskan bahwa pengamanan adalah bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam menyampaikan pendapatnya. Ia juga menambahkan salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan kepolisian adalah dengan mengamankan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

“Pengamanan dilakukan agar massa yang melaksanakan aksi penyampaian pendapat di muka umum tidak terganggu oleh pihak-pihak yang tidak punya kepentingan,” imbuhnya.

Kemudian ia mengucapkan terima kasih karena massa aksi menyampaikan pendapatnya dengan kondisi saling membentengi satu sama lain, tidak terprovokasi, dan tidak bergabung dengan massa yang sifatnya provokatif. Petrus juga mengatakan bahwa pihak kepolisian memberikan pelayanan kepada teman-teman aksi dalam bentuk pengawalan lalu lintas.

Kapolresta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan mengedepankan diskusi dengan mahasiswa. Menurutnya mahasiswa adalah elemen yang paling bisa diajak diskusi dan lebih tertib dalam menjaga kondusivitas Banyumas.

“Kami komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik jika ada dinamika di lapangan, kami meminta bantuan teman-teman mahasiswa karena mahasiswa adalah elemen yang paling bisa diajak diskusi dan lebih tertib menjaga kondisivitas dibandingkan kelompok lainnya” ucap Petrus.

Pamungkas sebagai salah satu massa aksi memiliki harapan terhadap pembenahan seluruh permasalahan buruh yang ada di Banyumas agar nantinya lebih sejahtera, termasuk guru horoner agar dapat diberikan upah yang sangat baik dan layak. Sebagai massa aksi ia siap mengawal proses lanjutan dari tuntutan yang sudah ditanda tangani oleh perwakilan dari Bupati Banyumas.

“Kita akan kawal terus, kita akan pantau terus, dan tentunya kita akan terus mendesak dari pemerintah daerah Banyumas untuk bisa menjadikan rekomendasi ini ke pusat,” tegas Pamungkas.

Penulis: A tfatul Amanda

Reporter: Ahmad Zubair, Aldi Cahyo Lesmana, Alwa Shofwah, Muhammad Latif Aldiansyah, Parhatun Nisa, Putri Wulan Brigantari

Editor: Novandi Ali Akbar, Alwa Shofwah