![]() |
| (Para mahasiswa berdiskusi mengenai tuntutan yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menemukan titik terang, Kamis (11/06). Sumber: Dok. LPM Obsesi) |
Purwokerto – Sejumlah
mahasiswa menggelar Konsolidasi Akbar sebagai respon terhadap
berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Forum
tersebut menghasilkan tujuh tuntutan yang menyoroti kondisi ekonomi, program
Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ancaman terhadap kebebasan sipil.
Konsolidasi ini menjadi ruang bagi
mahasiswa untuk menyamakan pandangan sekaligus merumuskan langkah bersama dalam
merespon berbagai kebijakan pemerintah. Sejumlah isu strategis nasional menjadi
fokus pembahasan selama forum berlangsung. Diskusi ini berjalan
dengan ritme yang cukup cepat. Berbagai tanggapan, kritik, dan pandangan
peserta terus mengalir sepanjang forum, namun suasana tetap berlangsung
kondusif dan terarah.
Salah satu peserta konsolidasi Zulfan Azmi menjelaskan
bahwa pembahasan utama berangkat dari kondisi negara yang dinilai sedang
menghadapi berbagai persoalan serius. Mulai dari sektor ekonomi hingga
kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi dan kebebasan sipil.
"Pada dasarnya, kami melihat
keadaan negara saat ini. Kami menyoroti adanya kenaikan harga BBM, nilai mata
uang rupiah yang semakin melemah, kemudian program Makan Bergizi Gratis yang
jalannya dinilai belum jelas, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Selain itu, kami juga membahas tentang kebebasan sipil yang mulai terancam
dengan adanya pengesahan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri," ujar Zulfan.
Menurutnya, konsolidasi tersebut
merupakan langkah awal untuk memperkuat gerakan mahasiswa. Forum ini juga menjadi
sarana untuk membangun kesadaran bersama agar mahasiswa mampu merespons
kebijakan nasional secara lebih cepat dan terorganisir. Langkah itu juga
diarahkan untuk mendorong kembali peran organisasi kemahasiswaan dalam
melakukan kajian kritis terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tingkat
nasional maupun daerah.
Selain membahas berbagai persoalan
nasional, forum turut menghasilkan tujuh poin pernyataan sikap. Tuntutan
tersebut menjadi bentuk respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang
dinilai berdampak langsung pada masyarakat.
Tujuh tuntutan yang disampaikan
meliputi kecaman terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap membebani rakyat kecil,
desakan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab atas melemahnya nilai tukar
rupiah, serta tuntutan audit terhadap pengelolaan anggaran program MBG.
![]() |
| (Para mahasiswa membacakan 7 pernyataan sikap yang telah disepakati sebelumnya pada saat berdiskusi. Sumber: Dok. LPM Obsesi) |
Mahasiswa berencana untuk memasang
sejumlah banner bwertuliskan kritik dan
pernyataan sikap sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada publik. Hal
ini dilakukan untuk memperluas
penyebaran gagasan dan hasil konsolidasi kepada masyarakat yang lebih luas.
Mereka juga berupaya memperkuat kembali gerakan mahasiswa melalui berbagai
organisasi kemahasiswaan, mulai dari himpunan mahasiswa, komunitas, senat
mahasiswa, hingga dewan mahasiswa.
Mereka menolak segala bentuk perluasan
kewenangan aparat yang berpotensi mengancam demokrasi, kebebasan sipil, dan
hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Polri maupun Undang-Undang TNI.
Selain itu, mereka mengecam melemahnya
komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan tingginya
angka pengangguran. Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap masuknya SPBG
ke lingkungan kampus serta mendesak penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
secara tegas dan konsisten.
Sebagai tindak lanjut hasil
konsolidasi, mahasiswa berencana menggelar aksi simbolik pembakaran lilin. Aksi
tersebut dimaknai sebagai simbol terancamnya
kebebasan sipil, matinya demokrasi, dan kondisi negara yang dinilai sedang
berada dalam situasi darurat.
"Konsolidasi yang kita lakukan
hari ini pertama-tama untuk konsolidasi internal mahasiswa. Tujuannya agar ke
depan kami bisa bergerak bersama dan merespons kebijakan-kebijakan nasional
dengan cepat," jelasnya.
Melalui Konsolidasi Akbar ini,
mahasiswa berharap seluruh elemen kampus dapat terus menjaga tradisi berpikir
kritis dan aktif mengawal berbagai kebijakan publik yang dinilai berdampak
langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Penulis:
Naila Izzatul Ihya
Reporter:
Ahmad Zubair, Aldi Cahyo Lesmana, Amodia Vala Madesta, Indi Ulyatun Ni’mah,
Muhammad Latif Aldiansyah, Neny Septialestari, Sasi Shafiqah Yuniana.


0 Komentar