Sempat Dicegat Ormas Tak Dikenal, Aksi Duka Cita Demokrasi Oleh Aliansi Mahasiswa Banyumas berjalan lancar

Purwokerto , Selasa (01/10) Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan Aksi Duka Cita Demokrasi dan Kawal Tuntutan terkait penundaan RKUHP di depan gedung DPRD Banyumas yang di nilai belum tuntas.

Bertitik kumpul di Tugu Pancasila dengan menggunakan almamater masing – masing, ratusan mahasiwa Banyumas dari seluruh kampus kembali menyuarakan aspirasi masyarakat di depan gedung DPRD Banyumas. Dengan berbagai macam atribut yang di kenakan mahasiswa melakukan Long March yang di kawal oleh polres setempat. Aksi ini dilakukan berdasarkan tuntutan mahasiswa pada tanggal 23 september 2019 yang belum juga di penuhi oleh DPRD Banyumas dan masih dalam masa penundaan. Aksi ini berjalan kondusif meski sempat dihadang oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang tak dikenal.

Tepat di lampu merah Hotel Aston masa yang bergerak dari PKM UNSOED menuju Alun-alun Purwokerto  sempat dipukul mundur oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang tidak diketahui asalnya. “Pas aku mau menuju ke IAIN di perempatan Aston, didepanku itu banyak massa yang pakai motor, mereka pakai Almamater Unsoeed sama Almet yang lain (gatau almet universitas mana)  , motor saya berhenti karena lampu merah. Eh pas lampu hijau tiba-tiba motor ramai-ramai yang didepan sendiri pada putar balik, dan ternyata ada beberapa Bapa-bapa menggunakan seragam (gatau seragam apaan)  sambil teriak mundur-mundur , “ga ada yang boleh aksi” gitu, sampai seluruh massa yang mau demo ke Alun-alun pada putarbalik semua. Terus pas itu beberapa ada yang memfoto bahkan merekam kemudian disuruh dihapus sama bapak-bapaknya ” Ujar Lia pengendara motor saat diwawancarai tim LPM OBSESI.

Meski sempat dihadang massa tetap melanjutkan aksi dengan berbalik arah mencari jalan lain menuju Alun-alun. “alhamdulillah massa bisa tetap bergabung disini meski sempat ada cekcok dan dihadang di Aston” Ujar Fahrul Koordinator Lapangan. 

   Dalam demonstrasi ini Aliansi Mahasiswa Banyumas kembali menuntut ketegasan pemerintah DPRD Banyumas terhadap tuntutan yang sudah di tanda tangani sebelumnya agar segera di tindak lanjuti. Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut agar aksi mereka terus di kawal untuk menghindari adanya represifitas. Adapun tuntutan – tuntutan yang di ajukan sebagai berikut.

1.      DPRD Banyumas siap terus menolak Revisi UU KPK & KUHP yang mengkebiri nilai – nilai demokrasi dan semangat reformasi.

2.      DPRD banyumas siap untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai perjuangan aspirasi masyarakat.

3.      Polres banyumas siap memastikan tidak akan ada tindakan represifitas ataupun kriminalitas terhadap aktivis mahasiswa maupun masyarakat yang berdemonstrsi sesuai dengan prosedur yang ada.

4.      Polres banyumas siap mendesak polri untuk mengusut tuntas dan menindak aparat kepolisian  untuk melakukan tindakan represifitas dan pembunuhan terhadap massa aksi.

5.      Mahasiswa Banyumas siap terus berada di garda terdepan untuk mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah hingga nasional yang merugikan masyarakat Indonesia.

penandatanganan tuntutan peserta aksi oleh anggota Dewan

    Melihat kembali aksi pada tanggal 23 september lalu yang belum memenuhi ekspetasi mahasiswa dan berbagai kejadian di beberapa wilayah tentang tanggapan yang tidak manusiawi dari aparat kepolisian Indonesia  yang di sebut sebagai negara demokrasi yang malah memperlihatkan sikap anti demokrasi. Menurut  Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasa (KONTRAS), 30 mahasiswa dan pelajar hilang pada saat aksi di Senayan dan di diskriminasi hingga di bunuh.

   “Tuntutan utamanya sebagaimana tema kali ini adalah aksi duka cita dan kawal tuntutan, sebagaimana pada tanggal 23 september yaitu menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Kemudian, kami juga ingin di tataran aparat Banyumas adanya komitmen bahwa aparat banyumas tidak akan bertindak represif terhadap aksi demonstrasi di Banyumas.” Ujar Fahri Firdaus selaku mentri agritasi propaganda BEM UNSOED. Selain itu Ia juga berharap anggota Polri mengusut tuntas oknum kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan di berbagai daerah.

   Banyak sekali yang beranggapan bahwa mahasiswa bergerak karena ditunggangi oleh kepentingan elit politik dan di anggap ingin menggulingkan Presiden Jokowi. Namun tuduhan itu semua  dibantah dengan tegas, bahwasanya aksi ini selalu di pantau perjalanan nya supaya tidak ada isu  yang sesungguhnya di sebarkan oleh pihak – pihak yang ingin mendompleng gerakan tersebut.

   “ Seandainya alat kelengkapan dewan di DPR RI sudah terbentuk maka kami akan mengajukan tuntutan ini kembali, jika sekarang belum bisa karena DPR baru saja di lantik.” Jelas salah satu perwakilan DPRD Banyumas. Beliau juga menjelaskan bahwa saat pengajuan tuntutan RKUHP sebelumnya Bambang Susanto langsung menghentikan agenda rancangan tersebut di karenakan DPR akan berakhir sehingga di batalkan atau tidaknya rancangan UU KPK dan RKUHP tergantung pada anggota DPR yang baru.

   Dan sebagai bukti akan di ajukannya tuntutan tersebut,  DPRD Banyumas kembali menandatangi surat berisikan tuntutan pada Aksi Duka Cita Demokrasi & Kawal Tuntutan ini di atas materai dan siksikan oleh ratusan anggota yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas,  serta  akan di serahkan kembali kepada DPR RI, setalah pelantikan DPR RI yang baru di laksanakan.

Reporter : Dayu & Cita