Peringatan Hari Tani Nasional, massa aksi menyoroti Konflik tanah di Desa Darmakradenan

Purwokerto- Massa aksi dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banyumas memperingati hari Tani, Selasa(25/09) di Alun-Alun Purwokerto. Sebanyak 80 massa berpendapat bahwa Monopoli dan Perampasan tanah yang sangat masif di rezim Joko Widodo ini menjadi Urgensi mereka menggelar aksi.

Foto Oleh: Dayu

Berbagai macam konflik perampasan tanah, khususnya di Kabupaten Banyumas,  terjadi di Warga desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang. Konflik terjadi antara Kaum tani yang tergabung dalam organisasi Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)  dengan PT. Rumpun Saru Antan (RSA). PT. RSA merupakan perusahaan kerja sama antara Yayasan Rumpun Diponegoro (YARDIP) dengan PT. Astra dalam bentuk perkebunan coklat yang sudah habis masa Hak Guna Usaha (HGU)  Pada Desember 2018. Akan tetapi YARDIP yang merupakan yayasan di bawah naungan Kodam IV Diponegoro kembali berupaya memperbarui HGU tersebut. 
Seperti yang dikatakan Ibrahim Syah selaku Koordinator Lapangan Aksi hari ini, konflik tanah yang ada di Desa Darmakradenan, agar HGU yang diajukan Kodam IV Diponegoro diberhentikan menjadi tuntutan khusus dalam aksi kali ini “Untuk tuntutan utama yang paling khusus di Banyumas yaitu Konflik tanah di Desa Darmakradenan. 90% masyarakat Darmakradenan ini memanfaatkan tanah yang sekarang di klaim oleh TNI khususnya Kodam  IV Diponegoro” ujarnya

“sedangkan untuk tuntutan umum terkait kabut asap yang ada di Sumatra dan Kalimantan. Penanganan kasus kabut asap ini sama sekali tidak serius.  Malah yang terjadi adalah kriminalisasi kaum tani sebanyak 230 orang yang nyatanya bukan penyebab utama dari insiden ini” tambahnya

Front Perjuangan Rakyat (FPR)  Banyumas menyebutkan tuntutan dalam momentum Hari Tani Nasional 2019

1.    Hentikan segala bentuk Monopoli tanah dan perampasan tanah sebagai akar kemiskinan Rakyat serta akar permasalahan Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan Represifitas terhadap kaum tani yang memperjuangkan Hak atas tanah.

3.  Usut tuntas masalah asap dengan mencabut HGU Perkebunan besar serta hentikan perizinan terhadap perkebunan baru yang menjadi penyebab utamanya.

4.  Menuntut pemerintah mengumumkan secara publik perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.

5.    Berikan jaminan ke Kesehatan terhadap korban asap di kalimantan dan Sumatra

6.     Hentikan segala bentuk Tindakan fasus dan rasis yang dialkukan oleh Kodam IV Diponegoro.

7.  Hentikan operasi militer dan segala bentuk perampasan tanah serta kekayaan alam di tanah papua.

8.  Stop perizinan HGU yang diajukan oleh KODAM IV Diponegoro di desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang.

9.   Hentikan kekerasan terhadap kaum tani urut sewu yang dilakukan oleh Kodam IV Diponegoro.

10.  Penuhi tuntutan kaum tani urut sewu tentang validitasi sertifikat lahan pertanian.

11. Selesaikan konflik alih lahan yang terjadi di Indonesia.

12. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.

13.  Laksanakan Reforma Agraria sejati dan Induatrialisasi nasional. 

Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September, sebagai pengingat pada tanggal itu di tahun 1960, Presiden Sukarno menetapkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat Banyumas diantaranya AGRA Cabang Banyumas, Pembaru Indonesia Cabang Banyumas, Serikat Perempuan Indonesia Cabang Banyumas,  Front Mahasiswa Nasional  cabang Purwokerto, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertaniaan Universitas Jenderal Soedirman, dan HMI cabang Purwokerto .

Aksi tahun ini akan terus berlanjut dengan mengawal  HGU yang diajukan oleh Kodam IV diponegoro ini dan  akan terus memasifkan isu-isu terkait reforma agraria . seperti yang sikatakan Ibrahim Syah selaku koordinator lapangan mengatakan aksi mereka akan terus mengawal HGU di desa Darmakradenan dan akan terus memasifkan isu-isu terkait monopoli dan perampasan tanah, serta intimidasi dan represifittas kaum tani. Selain itu, pemuda mahasiswa harus terus terlibat, karena akar permasalahan dari biaya pendidikan mahal itu berasal dari persoalan monopoli dan perampasan tanah. 

Reporter : Aulia & Dayu