Tepat Pada Hari Pelantikan Presiden, FPR Sampaikan Aspirasi Depan Alun-Alun Purwokerto

Purwokerto - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar longmarch dari perempatan Sri Ratu menuju Alun-Alun Purwokerto (20/10). Aksi tersebut bertepatan dengan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk kepemimpinan lima tahun kedepan. Massa sengaja melakukan aksi karena bermaksud ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi beberapa tahun terakhir yang dinilai anti rakyat dan meresahkan.

Beberapa permasalahan yang terjadi diakhir-akhir kepemimpinan Jokowi  sebelumnya diantaranya, Undang-Undang KPK yang telah disahkan dianggap melemahkan pemberantasan Korupsi, Pelanggaran  HAM  dan tindakan rasisme di Papua, tindak kekerasan yang diterima oleh rakyat saat menyuarakan pendapatnya, pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta defisit dan kenaikan tarif BPJS.

Dilansir pada laman media online tirto.id  pada tanggal 20 Oktober 2019 bahwa maraknya kasus pelanggaran HAM terjadi di periode pertama kepemimpinan Jokowi. Nawacita yang penuh soal penegakan HAM, namun malah sebaliknya. Seperti kasus 21-23 Mei, 23-30 Oktober dan Papua. Pada kasus 23-30 Oktober beberapa pemuda meninggal dunia saat ikut serta dalam aksi menentang berbagai kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai demokratis yang ada.

Seperti yang dikatakan oleh Aulia Ahmed selaku  Humas FPR, bahwa aksi hari ini untuk mengkritisi kebijakan Jokowi “Menyikapi pelantikan Jokowi, kita mengkritisi kebijakan kabijakan Jokowi yang sebelum dilantik, merugikan rakyat, salah satunya  soal korban asap, karhutla, belum terselesaikan. Bahkan ada sekitar 900 ribu korban jiwa terkena ISPA. persoalan HAM di Papua, dan kenaikan tarif BPJS, tindakan kekerasan yang diteima oleh rakyat saat menyuarakan hak demokratisnya” ujarnya.

Aulia Ahmed menambahkan beberapa kebijakan lainnya yang dipandang menambah penderitaan rakat, kecewa atau merasa tidak percaya lagi terkait pemberantasan korupsi, kebijakan Jokowi terkiat revisi UU KPK yang hari ini sudah sah. Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang masuk ke rancangan undang-undang, UU Pertanahan, UU Ketenagakerjaan, dan juga UU lainnya.

Aksi ini mendesak rezim Jokowi diperiode kedepan untuk memenuhi tiga belas tuntutan :

1.  Padamkan api dan selamatkan korban kabut asap, berikan perwatan gratis dan layak kepada korban kabut asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penaganan korban kabut asap di Kalimantan dan Sumatera
2. Cabut segera HGU perusahaan pembakar lahan serta tangkap dan adil
3.  Hentikan izin HGU baru bagi perkebunan besar
4. Cabut aturan kenaikan BPJS
5. Hentikan tindakan  vasis terhadap rakyat yang menyuarakan hak demokratis
6. Usut tuntas pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat
7.  Hentikan dan usut tuntas pelanggaran HAM di Papua
8. Batalkan segera RUU petanahan, RUU Ketenagakerjaan, RKUHP Minerba, dan Undang-Undang anti rakyat
9. Cabut UU KPK, PP 78 tentang pengupahan, perpu Ormas, UU ITE
10.  Cabut UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
11. Hentikan upaya pecah belah terhadap gerakan rakyat
12. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.
13.  Wujudkan reorma agraria sejati dan industrialisasi nasional

Aksi berjalan dengan lancar meskipun terlihat puluhan  polisi yang siaga dan beberapa organisasi masyarakat (Ormas). Ormas yang khawatir massa aksi akan mengacaukan Banyumas ikut memantau jalannya aksi hari ini.  Massa aksi sama sekali tidak mempermasalahkan adanya pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

“Kita tidak ada niatan untuk mengacaukan Banyumas, kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kita yang mewakili  rakyat Banyumas juga, seperti iuran BPJS yang naik. Tersiar kabar bahwa kita akan mengacaukan Banyumas, nah itu dirasa mempengaruhi massa yang diluar massa aksi, akhirnya dia datang.  Kita tidak membatalkan rezim Jokowi, kita mengakui pemerintahan yang sah hari ini, yang diberi mandat hari ini” ujar Ahmed

Orasi saat berada di Alun-alun berjalan cukup singkat karena adanya negosiasi dari pihak kepolisian demi kemanan. Sehingga tidak semua organisasi yang tergabung dalam aksi kali ini melakukan orasi. “Harusnya orasi setiap organisasi, karena tadi pihak kepolisian negosiasi agar jalan aksi sebentar saja, karena faktor keamanan yang dirasa bisa mengancam keamanan, tapi tidak mengurasi esensi dari aksi hari ini” ujar Ahmed

Beberapa elemen aksi hari ini  yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banyumas diantaranya AGRA Cabang Banyumas, Pembaru Indonesia Cabang Banyumas, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) Cabang Banyumas,  Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Purwokerto, Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Rupa (SENRU), dan individu-individu lainnya.

Reporter : Aulia Insan

Editor     : Ana Maisyara