Purwokerto — Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Banyumas Raya menggelar aksi bertajuk “pembangkangan publik”, Selasa, (10/11/2026). Aksi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan tersebut membawa tujuh tuntutan yang mencakup persoalan nasional hingga daerah.
Koordinator lapangan (korlap) sekaligus anggota BEM Unsoed, Pamungkas Handika, menyebut jumlah massa lebih dari 100 orang, dengan perkiraan 200 hingga 300 peserta. Menurutnya, tuntutan yang dibawa merupakan lanjutan dari aksi di DPRD sebelumnya dan rinciannya dipublikasikan melalui unggahan Aliansi BEM Banyumas Raya.
Tujuh tuntutan tersebut yakni menetapkan karhutla Kalimantan dan Papua sebagai bencana nasional dan memulihkan korban; menghentikan perampasan ruang hidup dan mengusut tuntas kejahatan ekologis; menghentikan kriminalisasi, represi, dan kekerasan terhadap rakyat; menjamin pendidikan yang adil, terjangkau, dan berpihak pada rakyat kecil serta menyejahterakan tenaga pendidik; menjamin kebutuhan pokok yang terjangkau dan pekerjaan yang layak; menghentikan dan membubarkan MBG serta mengusut tuntas kasus keracunan; dan menghentikan perluasan peran militer di ranah sipil serta menegakkan supremasi sipil.
Azza mengatakan, aksi kali ini tidak lagi ditujukan kepada DPRD maupun Bupati. Ia menyebut bentuk aksi tersebut sebagai ekspresi ketidakpercayaan rakyat terhadap pihak-pihak yang memegang kebijakan saat ini.
“Ini benar-benar rakyat tidak percaya dengan objek politik hari ini yang memangku kebijakan,” ujar Pamungkas.
Massa bergerak ke sejumlah titik, yakni pasar, kodim, dan UIN. Menurut Azza, pasar dipilih untuk merepresentasikan kondisi ekonomi yang carut-marut, sedangkan kodim untuk menyoroti masuknya militer ke ranah sipil. Di samping itu, aksi diisi dengan panggung bebas, orasi, puisi, stand-up comedy, refleksi, musik, dan agenda seni lainnya. Para peserta juga menunaikan salat berjamaah.
Pamungkas menjelaskan, format tersebut dipilih untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus menegaskan bahwa gerakan tidak hanya berbentuk demonstrasi. Ia menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai elemen dan lembaga untuk meminimalkan potensi bentrokan.
Azza, Presiden BEM Unsoed kemudian menjelaskan bahwa aksi pada 10 November sudah direncanakan dan bukan sekadar mengikuti momentum seremonial. Ia mengaitkannya dengan perjuangan pemuda pada awal kemerdekaan.
“Ketika yang dilawan bukan lagi penjajah, tetapi pemerintah, maka pemuda hari ini adalah sosok yang mencoba mendobrak sistem. Kita bukan dicap sebagai pahlawan, tapi kita mencoba melanjutkan perjuangan para pahlawan,” ucapnya.
Azza juga menyoroti mengenai rencana pembangunan batalyon teritorial. Ia menilai kehadiran sekitar seribu personel militer di sana berpotensi menekan masyarakat sipil yang mengkritisi proyek strategis nasional.
“Ruang-ruang sipil harus bebas dari tekanan militerisme, dan hari ini kita melihat ancaman itu akan terjadi,” tegasnya.
Ia juga mengkritik penggunaan APBN untuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan proyek strategis nasional lainnya. Azza mencontohkan kebutuhan revitalisasi sekolah di Banyumas yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran.
Menurut Azza, tuntutan massa sama sekali belum direspons pemerintah pusat. Ia mengatakan pihaknya akan terus menyuarakan tuntutan hingga ada evaluasi total, serta mengawasi kelompok-kelompok yang berpotensi memanfaatkan krisis politik.
Mengenai indikator keberhasilan, Azza menyebut hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyampaikan keresahan secara langsung. Ia mengaku tidak menggantungkan harapan pada langkah pemerintah ke depan, tetapi memastikan gerakan berlanjut.
“Tidak akan selesai di sini. Akan ada gerakan selanjutnya,” tegasnya.
Dalam pernyataan penutup, ia mengajak masyarakat untuk sadar dan melawan kebijakan yang dinilai menggerus kehidupan rakyat.
“Kesadaran adalah bentuk perlawanan yang kecil, namun apabila tidak sadar, kita akan tergerus oleh kebijakan yang menggerogoti,” ucapnya.
Sementara itu, seorang peserta aksi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang akrab dipanggil Bung, mengaku turun ke jalan karena prihatin terhadap ketimpangan pendidikan. Ia menilai KDMP dibangun hingga ke pelosok, sedangkan sekolah belum mendapat pembiayaan yang layak.
Ia juga menyoroti dampak MBG terhadap harga kebutuhan pokok. Menurutnya, petani memang merasakan harga padi yang baik, tetapi masyarakat lain justru terdampak kenaikan harga bahan pokok sejak MBG berjalan.
“Anak kita dikasih makan, tapi kita bayar pajak, dan makannya tidak selalu baik. Kita kayak subsidi silang,” ujarnya.
Penulis: M. Aris Setiyono
Reporter: Ambar Izzatul Fatihah, Najma Sabiha Ijaz, Intan Soviana Safitri.
Dokumentasi: Latif, Labib
Editor: Novandi Ali Akbar
0 Komentar