 |
| (Pemaparan narasumber pada acara Temu Politik yang dihadiri oleh Kabinet Bayangan. Sabtu, (07/11/2026). Sumber: LPM Obsesi/Akbar) |
Purwokerto
– Temu politik sukses diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu), Sabtu,
(07/11/26). Temu politik turut mengundang berbagai pemantik mulai dari dosen Fakultas
Hukum Unsoed, Justice Project, Komite Politik, hingga Kabinet Bayangan.
Ahmad
Jilul, salah satu perwakilan dari kabinet bayangan menyebutkan bahwa masyarakat
hingga hari ini masih dihadapkan pada tingginya beban kehidupan, terbatasnya
lapangan pekerjaan, serta kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak
kepada rakyat. Menurutnya, kondisi ini juga berkaitan dengan lemahnya mekanisme
check and balances yang seharusnya menjadi instrument pengawasan utama
terhadap jalannya kekuasaan.
Jilul
juga menjelaskan bahwa pembentukan kabinet bayangan berangkat dari kondisi
mekanisme check and balances yang mengalami kebuntuan. Masyarakat sipil saat
ini masih kesulitan mengawasi kebijakan pemerintah karena sulitnya akses dan gerakan
kritik yang belum terorganisir dengan baik.
“Membangun check and balances harus lebih
terorganisir dan kreatif. Karena selama ini koreksi terhadap masyarakat sipil,
perlawanan itu seringkali mentok,” ucapnya.
 |
| (Kabinet Bayangan yang hadir dengan strategi pengawasan man-to-man marking. Sumber: kabinetbayangan.id) |
Ia menambahkan bahwa masyarakat berulang kali
mengalami kekalahan karena dua hal. Jilul menjelaskan hal ini dikarenakan
kurangnya solidaritas dan metode yang kurang inovatif dalam mengawal kebijakan
public.
Persoalan hukum dan keadilan juga disampaikan
oleh Enrille Championy dari komite politik dan pengalamannya sebagai tahanan
politik (tapol) di Magelang selama sekitar enam bulan. Pengalamannya sebagai
tapol juga menggambarkan tekanan yang dihadapi masyarakat ketika terlibat dalam
menyuarakan kritik.
“Hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai
aturan, tetapi juga sebagai instrument untuk mencapai keadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Tedy Sudrajat, dosen
Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) menjelaskan bahwa
demokrasi memiliki dua esensi utama, yakni aspirasi dan representasi. Aspirasi
berkaitan dengan hak masyarakat menyampaikan pendapat dan kebutuhan, sedangkan
representasi berkaitan dengan keterwakilan masyarakat dalam pengambilan
keputusan.
Sejalan dengan hal tersebut, Julil menilai mekanisme
demokrasi perwakilan masih menghadapi berbagai hambatan. Ia menyoroti
terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam proses
pembentukan kebijakan.
Besarnya persyaratan modal dalam pendirian
partai politik juga dinilai dapat membatasi keterlibatan masyarakat kecil.
Menurutnya masyarakat kecil juga memiliki hak untuk memperjuangkan
kepentingannya melalui jalur politik formal.
Menghadapi kondisi tersebut, Kabinet Bayangan
mendorong masyarakat sipil untuk membangun kembali mekanisme pengawasan
terhadap kekuasaan. Julil menjelaskan bahwa salah satu langkah yang bisa
dilakukan adalah melalui strategi shadowing atau man-to-man marking
terhadap kekuasaan eksekutif.
“Harus dipahami bahwa konteks Kabinet Bayangan
ini adalah kritik masyarakat sipil terhadap kebuntuan check and balances.
Sehingga target yang ingin kita capai adalah bagaimana check and balances
tidak lagi buntu melalui shadowing,” ungkap Jilul.
Selain
melakukan konsolidasi di tingkat pusat, Kabinet Bayangan juga berupaya
memperluas jaringan masyarakat sipil ke berbagai daerah. Gagasan pembentukan
wadah alternatif di daerah, seperti Bupati Tanding atau DPRD Tanding, dapat
menjadi ruang bagi masyarakat untuk menginventarisasi kepentingan warga,
menyusun petisi, dan meneruskannya kepada lembaga formal.
“Hari ini kan parlemen kita itu gagal menjadi
tempat di mana warga bisa menitipkan kepentingannya, maka perlu ada majelis
atau kalau di luar negeri itu namanya citizen assembly atau mini
public,” ujarnya.
Dalam
upaya tersebut, Julil turut menyoroti potensi pers mahasiswa sebagai mitra
gerakan masyarakat sipil. Menurutnya, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dapat
menjadi salah satu langkah untuk memperluas jangkauan komunikasi publik Kabinet
Bayangan.
Harapannya
tidak ada lagi kesenjangan antara ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi
dengan praktik penyelenggaraan negara. kehidupan demokrasi perlu terus
dikoreksi apabila tidak mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara
substantif.
“Demokrasi
seharusnya kembali berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi
ruang bagi kepentingan kelompok elite,” pungkas Jilul.
Penulis:
Ahmad Zubair
Reporter:
Ahmad Zubair, Ambar Izzatul Fatihah
Dokumentasi:
Neny Septialestari, Putri Wulan
Editor: Novandi Ali Akbar, Alwa Shofwah
0 Komentar