Refleksi 28 Tahun Kegagalan Reformasi: Aliansi Mahasiswa Banyumas Sebut Inflasi Tumbuh, Reformasi Jalan Di Tempat

(Orasi yang sedang dilakukan mahasiswa pada Aksi Mimbar Bebas 28 Tahun Pasca Reformasi: Kegagalan Prabowo Menjaga Amanah Reformasi 1998. dok: LPM Obsesi)

Purwokerto- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Banyumas hadir menggelar aksi mimbar bebas bertajuk “28 tahun pasca reformasi: kegagalan Prabowo menjaga Amanah reformasi 1998” Kamis, (21/05/26). Titik aksi dimulai dari Kepolisian Resor Kota Banyumas (Polresta), berlanjut bergerak menuju Komando Distrik Militer (Kodim) 07/01 Banyumas sebagai titik aksi kedua sebelum akhirnya memusatkan aksi di depan Rita Super Mall.

Koordinator lapangan, Faza Syakilla Az-Zahra menyatakan bahwa momentum 28 tahun reformasi menjadi alasan utama digelarnya aksi tersebut. Ia menilai cita-cita reformasi belum tercapai secara maksimal dan justru mengalami kemunduran, ditandai dengan terkikisnya kebebasan sipil, ruang diskusi mahasiswa yang kerap mengalami represifitas dan kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

“Yang paling terasa adalah bagaimana hukum hari ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, di mana hukum hanya dijadikan sebagai alat bagi para penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya,” ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, Faza juga menjelaskan terdapat tiga tuntutan utama yang dibawa oleh masa aksi. Pertama, menuntut pemerintah untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan harga bahan pokok dan mengkaji ulang kenaikan pajak. Kedua, menuntut pemerintah jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, terutama para aktivis yang menyuarakan para aktivis yang menyuarakan kebenaran. Ketiga, menuntut pemerintah membatalkan atau mengkaji ulang kebijakan anti pro-rakyat, termasuk undang-udang cipta kerja dan komersialisasi Pendidikan.

Nayla, koordinator lapangan lainnya yang turut hadir dalam aksi tersebut, menyampaikan bahwa kunjungan massa ke Polresta Banyumas dan Kodim Banyumas bukan tanpa alasan. Ia menyebut institusi kepolisian dinilai masih jauh dari tajuknya “Polri untuk masyarakat” serta semangat demokrasi yang selama ini mereka luhurkan. Ditandai dengan maraknya repsivitas, pembungkaman hingga tahanan politik yang belum mendapat keadilan.

“Saat ini meminta keadilan, meminta bagaimana kemudian polisi tersebut bisa menjalankan amanahnya, bisa menjalankan tupoksinya, bisa menjalankan eh kerjanya sesuai dengan amanat daripada rakyat itu sendiri,” terang Nayla.

(Masa aksi mimbar bebas peringatan 28 Tahun Reformasi yang sedang memadati pelataran Alun-alun kota Purwokerto. dok: LPM Obsesi)

Sementara untuk Kodim, naila menyoroti mengenai pengesahan RUU TNI yang dilakukan tanpa adanya keterlibatan masyarakat dan menyebabkan terbukanya jalan militer untuk masuk ke ranah sipil. Ia juga menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menjadi ladang korupsi dan memangkas anggaran Pendidikan serta Kesehatan.

“Akhirnya urgensi yang seharusnya pemerintah saat ini lihat adalah terkait daripada pendidikan, kesehatan, tetapi dana-dana tersebut dipangkas untuk untuk makan bergizi gratis, yang sama sekali tidak ada gizinya,” ucapnya.

Masa aksi tiba di depan Rita Super Mall sejak pukul 16.30 WIB. Di titik aksi terakhir itulah mahasiswa silih berganti untuk melakukan orasi, meyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap secara terbuka kepada publik yang turut menyaksikan jalannya aksi.

Raihan Bangkit, sebagai masa aksi sekaligus mahasiswa UNSOED yang turut berorasi, menyebut kondisi saat ini tidak jauh berbeda dengan situasi menjelang reformasi 1998. Ia menyoroti mengenai Undang-undang Cipta kerja yang hingga saat ini belum direvisi, serta maraknya terror terhadap aktivis.

“Inflasi tumbuh dengan cepat, tapi reformasi malah jalan di tempat,” tegasnya.

Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan petugas keamanan, Faza mengungkapkan harapannya bahwa perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti sampai di sini. Ia menuntut untuk diadakan audiensi secara terbuka kepada pemerintah agar kebijakan dapat berpihak kepada rakyat.

“Kita menuntut adanya audiensi secara terbuka agar kita bisa mengawal bersama-sama kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ke depan, agar kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan golongan ataupun segelintir elit penguasa saja,” pungkas Faza.

Penulis: Parhatun Nisa

Reporter: Intan Noviana Safitri, Shinta Dwi Nuraini,  Maya Saskiana, Aldi Cahyo Lesmana, Hikmah Nur Aisyah

Editor: Novandi Ali Akbar, Muhamad Saepul Saputra