Mahasiswa Banyumas Suarakan Kritik Kebijakan di Tengah Perayaan Hari jadi Kabupaten ke - 455

(Gabungan mahasiswa se-Banyumas Raya menggelar aksi mimbar bebas di depan Pendopo Banyumas, dok; LPM Obsesi)

Purwokerto -  Gabungan mahasiswa se-Banyumas Raya menggelar aksi mimbar bebas di depan Pendopo Banyumas pada Senin (23/2/2026). Aksi bertajuk “Banyumas Problematik: Rayakan dengan Aksi, Lawan Kebijakan yang Menggerogoti Rakyat Indonesia” ini merupakan bentuk protes dan evaluasi atas realitas sosial yang tengah bergejolak.

Koordinator lapangan, Setiawan, mengkritik pelaksanaan hari jadi yang didominasi kegiatan seremonial di tengah isu rendahnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banyumas dan melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, massa menyoroti polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya memotong dana pendidikan di saat angka putus sekolah di Banyumas masih tinggi.

“Menurut data itu, sekitar 14 ribu anak di Banyumas putus sekolah, yang mana jika mengait pada alokasi anggaran pendidikan itu beberapa persen dialihkan untuk MBG, jadi justru pendidikan ini bukan lagi faktor yang diutamakan lagi. Meskipun, bunyi dalam APBN itu ada anggaran pendidikan tapi secara fakta di lapangan yaitu beralih ke MBG”  ujarnya.

Isu penegakan hukum turut menjadi sorotan utama, Adrian , mahasiswa  University mendesak adanya reformasi menyeluruh di tubuh institusi Polri. Mahasiswa menyayangkan masih adanya tindakan represif oknum, seperti kasus tewasnya siswa SMP di Kota Tual akibat penganiayaan oknum Brimob. 

(Masa Aksi mimbar bebas sedang berada di sekitaran alun-alun purwoketo, dok: LPM Obsesi)

​Kritik juga ditujukan pada langkah pemerintah pusat yang bergabung dengan organisasi "Board Of Peace" dengan biaya iuran mencapai Rp17 triliun dari APBN. Kebijakan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi nasional. 

“Polri sudah menggaung-gaungkan reformasi Polri, namun ironi ketika melihat realita di lapangan yang mana sampai dengan saat ini Polri sendiri masih melakukan banyak pelanggaran HAM. Terbaru, seorang siswa SMP di Kota Tual, Maluku dianiaya hingga tewas oleh oknum Brimob” ucap Adrian.

Grisaldi Nauval dari BEM FKIP UMP menegaskan bahwa aksi ini menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam memedulikan permasalahan bangsa. Ia menuntut agar semua elemen melakukan refleksi mendalam atas segala kebijakan yang telah terjadi agar lebih berpihak pada rakyat.

“Aksi mimbar bebas ini menunjukan bahwa mahasiswa masih ada dan akan terus peduli dengan permasalahan - permasalahan bangsa. Semua elemen harus merefleksikan atas semua hal yang sudah terjadi” ujar Grisaldi Nauval dari BEM FKIP UMP.

​Hingga seluruh pernyataan sikap selesai dibacakan, Bupati Banyumas dilaporkan tidak kunjung menemui massa aksi yang berkumpul di lapangan. Hal ini sangat disayangkan mengingat mahasiswa membutuhkan respons langsung dari pemimpin daerah terkait aspirasi yang telah disampaikan.