Ticker

6/recent/ticker-posts

Dugaan Kekerasan Seksual Wapresma UIN Saizu Mandek, Tindakan Harus Berdasar Laporan Resmi

(Ilustrasi seorang perempuan yang meringkuk menutup wajah menggambarkan kerentanan serta trauma mendalam yang dialami korban dugaan kekerasan seksual.  Sumber: YKPPEDIA)

Isu dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto telah memicu gelombang perbincangan masif di ruang digital sejak 19 Agustus 2026. Kendati unggahan media sosial telah dibagikan ribuan kali dan memuat klaim serius mengenai korban di bawah umur, sampai proses wawancara usai, pimpinan universitas dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menyatakan belum dapat mengambil tindakan administratif tanpa adanya laporan resmi.

Kebenaran mengenai tangkapan layar percakapan yang beredar belum terverifikasi, penyebabnya yakni dikarenakan belum ada laporan resmi yang masuk ke atas meja pihak internal kampus, sehingga belum ada keputusan dari pihak internal kampus yang berwenang. Pihak yang disebut sebagai korban, terduga, maupun orang terdekat korban dalam percakapan, nihil ditemui untuk dimintai konfirmasi.

Eskalasi Digital dan Benturan Narasi di Ruang Publik

Semua bermula ketika akun Instagram anonim @uinsaizu.pwt mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp pada 19 Agustus 2026, yang dengan cepat menjadi bola liar di kalangan mahasiswa. Gelombang persebaran informasi tersebut berlanjut masif pada kemunculan akun anonim lain serta unggahan lanjutan tertanggal 17 September 2026.

Unggahan-unggahan lanjutan yang dipublikasikan akun tersebut memperlihatkan narasi detail terkait dugaan interaksi personal antara pihak yang disebut dan sejumlah narasumber anonim lain, termasuk klaim interaksi melalui platform pesan digital sejak masa awal sekolah menengah. Selain memuat tangkapan layar percakapan digital, akun tersebut juga menyematkan narasi provokatif bertuliskan “KORBAN TETAPLAH KORBAN!”, klaim bahwa korban masih di bawah umur, hingga pernyataan bahwa yang bersangkutan mengalami trauma mendalam.

Pembina Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Saizu, Dr. Turhamun, S.Sos, M.Si., mengaku mengetahui mengenai asal-usul isu tersebut hanya sebatas pada postingan yang diunggah dan mendapatkannya bukan dari akun anonim pertama yang menyebarkan, informasi itu sampai kepadanya lewat orang yang mengirimkan tangkapan layar.

“Iya, dikirim orang. Jadi kan saya tidak begitu aktif memantau medsos, akhirnya ada yang memberi tahu ke saya,” ungkapnya. 

Penanganan di Balik Meja Birokrasi

Ketika isu tersebut meluas di ruang publik, seluruh otoritas kampus berpegang pada satu syarat mutlak sebelum menjalankan prosedur penindakan apabila tidak adanya laporan resmi dari korban. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Saizu, Prof. Dr. Sunhaji, M.Ag menegaskan bahwa peraturan kode etik mahasiswa dan dosen tidak mengizinkan pimpinan mengambil tindakan tanpa laporan masuk ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

“Ya enggak bisa untuk menindak, Karena nanti kalau kita melakukan itu kan berarti kita menyalahi aturan,” terang Sunhaji.

Sunhaji menjelaskan bahwa pihak rektorat pada prinsipnya siap memproses dan menjatuhkan sanksi cepat apabila dokumen pengaduan tertulis dan kronologi kejadian telah diterima secara resmi dari satgas. Ia menambahkan bahwa posisi rektorat bersifat menunggu hasil kerja dan laporan tertulis dari Satgas sebelum menjatuhkan sanksi melalui dekan fakultas masing-masing.

“Kalau itu dosen, berarti kode etik dosen. Berarti mahasiswa, kode etik mahasiswa. Kita panggil, langsung kita putuskan,” tegasnya.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah yang turut dikonfirmasi oleh tim investigasi juga menyatakan tidak memiliki informasi memadai karena lembaga tersebut hanya menangani perkara yang disertai laporan resmi. Pihak LKBH juga menyampaikan bahwa isu dugaan kekerasan seksual di lingkungan organisasi mahasiswa semacam ini umumnya tidak ditangani oleh LKBH internal, melainkan lebih sering diadvokasi oleh lembaga bantuan hukum dari organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti HMI, PMII, maupun IMM.

“soalnya yang ngurusin kayak gitu biasanya dari ekstra. Kalau misalkan LKBH tuh enggak ngurusin kayak gitu,” terangnya.

Sikap serupa disampaikan Presiden Mahasiswa (Presma) DEMA UIN Saizu, Fajar, yang menganalogikan mekanisme penanganan kampus dengan proses di kepolisian.

“Sama halnya dengan kepolisian. Kepolisian akan menyusuri suatu kasus ketika ada yang laporan. Ketika tidak, ya tidak,” ujarnya.

Namun, di balik keseragaman syarat laporan resmi tersebut, penjelasan mengenai langkah awal yang sudah ditempuh kampus bervariasi dari satu pintu otoritas ke pintu otoritas lainnya. Perwakilan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sekaligus Satgas PPKS UIN Saizu, Dr. Hj. Ida Novianti, M.Ag., dalam pesan WhatsApp 9 Oktober 2026 menyatakan bahwa hingga saat itu tidak ada laporan resmi yang masuk, tetapi Satgas PPKS UIN Saizu langsung menugaskan satgas fakultas untuk memanggil terduga guna klarifikasi.

Keterangan mengenai pemanggilan oleh satgas fakultas tersebut berbeda dengan penjelasan Wakil Rektor III. Saat ditanya perihal adanya pemanggilan terduga, Wakil Rektor III mengaku belum mengetahuinya. 

"Belum, belum. Belum tahu. Saya itu sama rektor, itu posisinya nanti menunggu informasi dari Satgas," ujarnya.

Permintaan penjelasan lanjutan kepada pihak PSGA pada 10 Oktober 2026 mengenai kejelasan proses klarifikasi tersebut, Ida menolak merincinya karena ketiadaan laporan formal.

"Karena gak ada laporan jadi menurut ibu gak ada yang perlu dijelaskan. Mungkin malah bisa dicari ke pemberi info pertama dari akun yg memposting," tulisnya.

Dua pertanyaan lanjutan pada 12 dan 14 Oktober 2026, mengenai kejelasan tindak lanjut pemanggilan terduga oleh satgas fakultas untuk klarifikasi serta yang terlibat dalam proses pemanggilan tidak kunjung mendapatkan balasan hingga kini 

Ketiadaan Penjangkauan Korban di Tengah Pengamanan Citra Siber 

Ketergantungan birokrasi pada hadirnya pelapor di meja satgas berdampak pada pola penelusuran di lapangan. Tidak ada satupun pihak yang menyebutkan adanya inisiatif penjangkauan untuk mencari tahu kondisi maupun memverifikasi keberadaan pihak yang disebut sebagai korban dalam unggahan media sosial. Hal ini, memperlihatkan adanya benturan langsung dengan prinsip perlindungan khusus bagi kelompok rentan yang diatur dalam regulasi nasional. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berbunyi bahwa tindakan kekerasan seksual mencakup persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun serta perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

(Foto resmi jajaran pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) 2026/2027.
Sumber: DEMA UIN Saizu)

Alih-alih melakukan penjangkauan substantif, perhatian pimpinan kampus justru tertuju pada perlindungan citra institusi dari dampak informasi di ruang digital. Wakil Rektor III mengakui isu tersebut memicu kekecewaan pimpinan, terlebih setelah ia menerima telepon langsung dari orang tua mahasiswa yang mempertanyakan kondisi kampus. Untuk merespons penyebaran narasi di ruang digital, pihak universitas mengandalkan kerja sama keamanan siber (cyber security).

"Siapa pun yang melakukan itu, kita sudah tahu karena kita sudah punya cyber," tegasnya.

Ia menyatakan bahwa pengelola akun anonim tersebut dapat dipanggil apabila dinilai merugikan nama baik kampus, seraya mengingatkan bahwa mengunggah informasi semacam itu dapat terjerat pasal hukum. Di sisi lain, Pembina DEMA menilai narasi di media sosial telah mengabaikan asas praduga tak bersalah. Ia mengungkapkan sejumlah fungsionaris DEMA sempat berniat menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan.

"Ini sudah fitnah, Pak, saya harus lapor balik," ujar para pengurus tersebut, seperti ditirukan pembina.

Jalur Administratif Organisasi dan Celah Screening Ormawa

Selama proses etik tertahan oleh ketiadaan laporan resmi, perubahan status terduga di kepengurusan DEMA justru berjalan melalui mekanisme administratif organisasi. Fajar mengungkapkan bahwa terduga sudah hampir dua bulan tidak aktif dalam kegiatan operasional DEMA meski tanpa merinci sejak kapan periode ketidakaktifan tersebut dimulai, setelah komunikasi personal sempat terjalin di awal bergulirnya isu. 

“Komunikasi personal memang sempat terjalin di awal bergulirnya isu, tetapi setelah itu tidak ada keaktifan lagi di kepengurusan,” ungkapnya.

Pada awal bulan (tidak secara eksplisit menjelaskan tanggal dan bulannya), Badan Pengurus Harian (BPH) DEMA mengajukan Surat Keputusan (SK) reshuffle ke Senat Mahasiswa untuk memberhentikan terduga. Fajar menegaskan bahwa pengajuan SK tersebut murni didasarkan pada aturan internal mengenai masa ketidakaktifan pengurus selama dua bulan, bukan atas dasar dugaan kasus kekerasan seksual, dengan kewenangan pemberhentian akhir berada di tangan Senat Mahasiswa. Namun, hingga pertengahan November 2026, kelanjutan maupun pengesahan atas pengajuan SK reshuffle tersebut belum memiliki kejelasan. Penelusuran pada akun Instagram resmi DEMA maupun Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Saizu tidak menemukan adanya pengumuman atau informasi resmi terkait perubahan struktur maupun pemberhentian pengurus yang bersangkutan.

(Tangkapan layar feed akun Instagram resmi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Saizu (@dema_uinsaizu) yang belum menampilkan pengumuman resmi terkait pemberhentian maupun reshuffle fungsionaris terduga pelaku kekerasan seksual hingga pertengahan November 2026. Sumber: LPM Obsesi)

Persoalan ini turut membuka celah dalam sistem penelusuran rekam jejak calon pengurus organisasi mahasiswa (ormawa) di UIN Saizu. Pengusungan kandidat sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik mahasiswa melalui koalisi tanpa intervensi kampus.

“Itu kan kewenangan dari partai politik, ya, mahasiswa, ya, nanti ketika sudah jadi, yang terpilih itu baru disodorkan,” ujarnya. 

Akibat absennya verifikasi rekam jejak etik yang tertulis dan mengikat, proses penyaringan selama ini hanya bertumpu pada pertanyaan lisan pembina saat pelantikan untuk memastikan tidak ada rekam jejak pelanggaran asusila.

“Saya bahkan pernah bertanya langsung kepada mereka untuk memastikan bahwa tidak ada rekam jejak tindakan asusila atau pelanggaran berat yang pernah mereka lakukan, sebagai bentuk garansi bahwa wajah pengurus Dema adalah wajah yang siap dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Rangkaian keterangan dari pihak rektorat, Satgas PPKS, hingga pengurus DEMA menunjukkan bahwa seluruh proses penanganan dugaan kasus tersebut di UIN Saizu saat ini bergantung sepenuhnya pada ada tidaknya berkas laporan resmi yang masuk. Sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Rektor III maupun Presiden Mahasiswa DEMA, mekanisme penindakan formal tidak dapat dijalankan sebelum ada pelapor yang mengajukan kronologi tertulis ke meja Satgas, sehingga penyelesaian kasus ini tetap berada pada tahap menunggu pengaduan resmi.

Penulis: Parhatun Nisa

Reporter: Muhamad Saepul Saputra, Aldi Cahyo lesmana, Dimas Al Ghifari

Editor: Novandi Ali Akbar


Posting Komentar

0 Komentar